BERITA
01 September 2016

Survey Kajian Sinergi Program Beras Sejahtera Dengan Program Keluarga Harapan di Kota Manado

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI bekerjasama dengan GIZ tengah mengkaji sinergi program Beras Sejahtera (Rastra) dengan Program keluarga Harapan (PKH) sebagai sistem yang terintegrasi dengan program perlindungan sosial. Kebijakan subsidi beras melalui program Rastra dinilai tidak memenuhi kriteria 6T (tepat harga, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran, dan tepat administrasi). Di sisi lain, program PKH dinilai efektif dan efisien sehingga timbul wacana untuk dapat menyelaraskan kedua program bantuan sosial tersebut. Untuk tujuan tersebut, telah dilakukan beberapa survey dalam rangka pengumpulan data dan informasi di beberapa lokasi terpilih (Surakarta, 10-12 Agustus 20; Medan, 10-12 Agustus 2016; dan Serang, 18-19 Agustus 2016). Survey di Kota Manado juga dilaksanakan pada tanggal 18-19 Agustus 2016. Wawancara mendalam dilakukan dengan Dinas Sosial Kota Manado, Unit Pelaksana PKH, pendamping PKH dan peserta PKH. Beberapa kesimpulan dan masukan dari survey tersebut adalah: PKH telah ada di Kota Manado sejak tahun 2007 di tiga (3) Kecamatan. Seiring dengan waktu ruang lingkup PKH meliputi seluruh Kota Manado di 10 Kecamatan, dengan 3,191 penerima manfaat. PKH sendiri berada di bawah koordinasi Dinas Sosial, sedangkan Rastra di bawah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Selain itu, Pemerintah Kota Manado memiliki program bantuan sosial seperti Pembagunan Berbasis Lingkungan yang didanai oleh APBD. Seluruh data penerima PKH didapatkan dari Kementerian Sosial Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. Setelah proses validasi dan verifikasi, penerima PKH yang dinilai tidak layak menerima bantuan akan dieliminasi. Namun terdapat banyak warga yang sebenarnya layak untuk menerima PKH namun tidak ada di dalam daftar. Usulan penambahan penerima PKH hingga saat ini belum mendapat tanggapan dari Kementerian Sosial. Sejak tahun 2012, tidak ada penambahan penerima PKH baru. PKH hanya dapat diterima dalam batas waktu 9 tahun. Sebelum masa itu berakhir, penerima yang telah dinyatakan graduasi, agar dipastikan telah menerima Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Peran pendamping dinilai sangat penting. Pendamping inilah yang menemani saat proses pencairan PKH di kantor pos terdekat dan memantau penggunaan uang bantuan sesuai dengan peruntukannya. Kewajiban untuk hadir dalam pertemuan kelompok setiap bulan menjadi alat untuk dapat berkomunikasi langsung dengan penerima PKH. Oleh karena PKH ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, maka diharapkan peran aktif Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan setempat, agar program ini dapat berjalan dengan baik. Selain itu, koordinasi dengan unit pelaksana seperti sekolah dan puskesmas sangatlah penting untuk mempermudah pekerjaan pendamping di lapangan. Mekanisme distribusi Rastra di Manado bergantung kepada kearifan lokal (local wisdom). Terdapat Rukun Tetangga (RT) yang membagi rata Rastra yang diterima dan RT yang membagi Rastra sesuai dengan daftar yang diberikan. Namun ada juga RT yang menggunakan prinsip siapa cepat dia dapat dalam pembagian Rastra. Responden pada umumnya lebih memilih Rastra dalam bentuk uang tunai non cash. Tidak seperti PKH yang disalurkan per tiga bulan, Rastra diharapkan untuk dapat diterima setiap bulannya. Uang tersebut dapat membeli kebutuhan pangan lain dan tidak terbatas pada beras saja. Namun apabila kebijakan yang diambil tetap berbentuk natura, beras bersubsidi diharapkan agar berkualitas baik untuk dapat dikonsumsi. Hasil survey akan diakomodir oleh PKAPBN BKF, dan tim peneliti kajian untuk dapat dipresentasikan dalam Seminar Sinergi Rastra dan PKH pada tanggal 30 Agustus 2016. (NM).

01 September 2016

Survey Kajian Sinergi Program Beras Sejahtera Dengan Program Keluarga Harapan di Kota Surakarta

Untuk menanggulangi kemiskinan, pemerintah memiliki berbagai program bantuan sosial seperti Program Beras Sejahtera (Rastra) - dahulu bernama Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) - dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Rastra menyediakan beras bersubsidi untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok. PKH sendiri adalah program pemberian uang tunai kepada keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan tertentu atau yang dikenal dengan nama conditional cash transfers. PKH ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI bekerjasama dengan GIZ tengah mengkaji sinergi program Rastra dengan PKH sebagai sistem yang terintegrasi dari program perlindungan sosial. Kebijakan subsidi beras yang ada saat ini dinilai tidak memenuhi kriteria 6T (tepat harga, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran, dan tepat administrasi). Keluarga miskin cenderung menerima beras lebih sedikit dari yang seharusnya dan membayar lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan. Untuk mengkaji sinergi program Rastra dan PKH, diadakan beberapa survei di lokasi terpilih. Survei di Kota Surakarta dilaksanakan pada tanggal 10-12 Agustus 2016. Wawancara mendalam dilakukan dengan Dinas Sosial, Unit Pelaksana PKH, pendamping PKH dan peserta PKH. Beberapa kesimpulan dari survey tersebut adalah: Sasaran penerima PKH adalah keluarga sangat miskin dan sasaran penerima Rastra adalah keluarga miskin dan rentan Idealnya penerima PKH juga menerima beras bersubsidi, namun data menunjukkan tidak semua penerima PKH menerima beras bersubsidi. Di Surakarta sendiri, kepala Rukun Tetangga (RT) umumnya membagi rata beras bersubsidi kepada warganya untuk menghindari konflik sosial. PKH di Kota Surakarta merupakan program baru sejak tahun 2015. Selain menerima PKH, peserta juga menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). PKH dinilai efektif, karena adanya proses pendampingan. Para pendamping PKH memiliki peran strategis karena merekalah yang secara berkala melakukan monitoring dengan mendatangi para penerima PKH dan memastikan ketepatan penerima bantuan. Pendamping dapat mengusulkan jikalau ada keluarga yang dinilai layak mendapat PKH namun tidak ada di dalam Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Usulan ini akan diteruskan oleh Dinas Sosial kepada Kementerian Sosial untuk dapat menjadi pertimbangan. Pemerintah Kota Surakarta juga sebenarnya memiliki bantuan sosial serupa. Namun sejalan dengan PKH, alokasi dana untuk bantuan tersebut telah dikurangi. Bagi warga miskin yang tidak menerima Rastra, Pemerintah Kota memberikan beras bersubsidi atau yang dikenal dengan nama Raskinda. Pemerintah Kota Surakarta juga telah mengalokasikan dana dalam APBD-P 2016 untuk mendukung biaya operasional PKH. Responden pada umumnya tidak menerima beras sesuai dengan alokasi lima belas kilogram setiap bulan. Biaya untuk menebus pun lebih tinggi daripada yang seharusnya. Namun responden lebih memilih beras dibandingkan dengan nilai uang tertentu. Diharapkan untuk kedepannya beras bersubsidi memiliki kualitas yang baik dan layak untuk dikonsumsi. Kota Surakarta merupakan salah satu lokasi uji coba pelaksanaan sistem penyaluran bantuan sosial berbasis non tunai bernama warung elektronik (e-warung). Penerima PKH akan diberikan semacam kartu yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng di e-warung. Hasil survey akan diakomodir oleh PKAPBN BKF dan tim peneliti kajian. Seminar Sinergi Rastra dan PKH akan diadakan pada tanggal 30 Agustus 2016. (NM).

30 August 2016

Pelatihan Teknik Coaching untuk Bimbingan Teknis Yang Lebih Baik

Pada tanggal 18-19 Agustus 2016, bertempat di Hotel Sensa Bandung, diselenggarakan pelatihan mengenai teknik coaching bagi pejabat Ditjen Perimbangan Keuangan yang akan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah kepada aparatur pemerintah daerah.  Tujuan diselenggarakannya pelatihan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai coaching, khususnya mengenai pentingnya menerapkan metode coaching dalam pemberian bimbingan teknis, pentingnya menguasai five coaching skills, dan untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam menerapkan tehnik dasar model GROW (Grow, Reality, Options, Will) dalam pelaksanaan bimbingan teknis. Pelatihan dibuka oleh Cecilia Risyana, Direktorat PKKD, dan diikuti oleh dua puluh lima peserta dari DJPK, dan dari TRANSFORMASI. Acara pelatihan dibagi dalam dua bagian, yaitu pemahaman mengenai konsep dan teori coaching dan praktek, meliputi dua keahlian utama, yaitu mendengar (listening) dan bertanya (questioning). Terdapat beberapa isu penting yang diungkapkan oleh peserta selama pelatihan, terutama mengenai bagaimana menggunakan kemampuan melakukan coaching dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lapangan, seperti: Bagaimana merespons secara efektif terhadap penolakan, ketika coachee (binaan) tidak bersedia berbiacara. Bagaimana menggunakan kemampuan yang dipelajari dalam pekerjaan sehari-hari, dimana dalam kenyataan mereka tidak selalu dapat bertindak sebagai coach yang profesional karena kadangkala mereka harus terlibat lebih jauh agar pelaksanaan tugas bisa berhasil baik. Kedua hal tersebut didiskusikan dan dipraktekkan dengan membentuk beberapa grup secara berpasangan yang secara bergantian berperan sebagai coach, coachee, dan observer. Pada akhir acara diserahkan sertifikat pelatihan kepada peserta yang diserahkan secara bergantian oleh Cecilia Risyana, DJPK, dan Bapak Budi Sitepu, TRANSFORMASI. (EF).

30 August 2016

Paradigma Baru Kebijakan Subsidi Pupuk bagi Komoditas Pangan

Alokasi anggaran yang tinggi dan ditenggarai penyaluran tidak tepat sasaran membuat Pemerintah memutuskan untuk mereformasi kebijakan subsidi pupuk. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI bekerjasama dengan GIZ tengah melakukan kajian yang bertujuan untuk memberikan usulan rekomendasi penyaluran subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran. Dalam rangka persiapan uji coba pelaksanaan subsidi langsung pupuk di Pulau Lombok, dilakukan Focus Group Discussion (FGD) kedua pada tanggal 16 Agustus 2016 bertempat di Hotel Santika Bogor. FGD tersebut dihadiri oleh berbagai peserta, diantaranya dari Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Tim  Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), Pupuk Kaltim, dan Petrokimia Gresik. FGD ini menghadirkan lima narasumber yaitu: (1). Palmira Bachtiar, the SMERU Research Institute, (2). Dr Enny Sri Hartati, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), (3). Prof Achmad Suryana, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian, (4). Entang Sastraadtmadja, Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Provinsi Jawa Barat, dan (5). Khoirunurrofik, LPEM Universitas Indonesia. Materi persiapan uji coba subsidi langsung pupuk dipaparkan oleh tim peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB) berdasarkan kajian yang tengah dilakukan. FGD ditutup oleh Rofyanto Kurniawan, Kepala Pusat Kebijakan APBN Kementerian Keuangan RI. Beberapa kesimpulan dan rekomendasi dari FGD tersebut adalah: Mekanisme kebijakan penyaluran subsidi pupuk akan direformasi menjadi subsidi langsung kepada petani. Perubahan paradigma dari yang berbasis peningkatan produktivitas pertanian menjadi bantuan untuk petani miskin dan rentan miskin. Ketepatan sasaran penerima subsidi akan dilandaskan pada data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan Basis Data Terpadu (BDT) TNP2K. Data yang akurat menjadi kunci keberhasilan penyaluran langsung pupuk bersubsidi. Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi langsung akan diujicoba di tiga kecamatan terpilih di Pulau Lombok dengan menggunakan mekanisme kartu tani BRI. Petani terpilih akan menerima kartu tani yang di dalamnya terdapat nilai uang subsidi. Secara teknis uang subsidi di dalam kartu hanya dapat dipakai untuk membeli pupuk. Hanya terdapat satu jenis pupuk di pasar dengan satu harga. Kartu tani dinilai dapat mengurangi kebocoran subsidi pupuk yang nantinya dapat diuji dengan prinsip 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi. Penerapan sistem ini tentu akan mendapat resistensi dari petani karena dianggap lebih rumit daripada sistem yang berlaku saat ini. Diharapkan pada akhirnya petani akan beradaptasi dengan sistem baru ini. Selain tepat sasaran, penyaluran pupuk bersubsidi juga harus tepat penggunaan. Pemerintah perlu menjamin penyaluran pupuk bersubsidi tepat waktu dengan kualitas dan kuantitas yang tepat. Pertanyaan yang harus segera dijawab adalah siapakah yang akan mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada petani terutama petani di daerah terpecil? Bagaimana sistem distribusi sampai ke kios? Apabila perusahaan pupuk yang akan mendistribusikan, perlu dipikirkan bentuk insentif kepada mereka. Masukan dari FGD ini akan diakomodir oleh PKAPBN BKF dan tim peneliti IPB. Uji coba pelaksanaan subsidi langsung pupuk di Pulau Lombok direncanakanan akan dilakukan pada bulan Oktober 2016. (NM).

30 August 2016

Memantau Reformasi Birokrasi Dari Desa

Reformasi birokrasi pada semua tingkatan pemerintahan terus bergulir di negeri ini. Namun, siapa saja yang berkompeten memantaunya? Itulah salah satu pertanyaan kunci yang disampaikan oleh Abdul Hakim, fasilitator Pelatihan Pelatih (Training of Trainer/ToT) untuk Pemantauan Reformasi Birokrasi. Pelatihan berlangsung di Hotel Ketapang Indah, Banyuwangi, 3-5 Agustus 2016. Pelatihan diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Organisasi Masyarakat Sipil (FK-OMS) Kabupaten Banyuwangi yang didukung oleh TRANSFORMASI. Peserta pelatihan adalah para aktivis OMS yang berminat melakukan pemantauan proses dan hasil reformasi birokrasi di Bumi Blambangan tersebut. Pelatihan ini merupakan bagian dari program kerja FK OMS bersama TRANSFORMASI di Banyuwangi. Tujuan kerja sama adalah mendorong terwujudnya reformasi birokrasi yang berorientasi warga. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penguatan kapasitas OMS menjadi salah satu strateginya. Jika masyarakat aktif dan pemerintah daerah responsif, maka pelayanan publik yang baik dapat terwujud. Para peserta pelatihan ini nantinya akan menularkan ilmunya kepada para kader desa. Desa-desa yang tersebar di tiga kecamatan telah ditetapkan sebagai sasaran tahap awal. Para kader inilah yang nantinya berperan aktif memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan publik di tingkat desa. Desa ditetapkan menjadi area fokus karena merupakan pintu terdepan pelayanan publik. Sedangkan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu cermin telah terlaksananya reformasi birokrasi di suatu daerah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemPANRB) menetapkan, pelayanan publik masuk dalam delapan area perubahan reformasi birokrasi. Selama dua setengah hari pelatihan, peserta diajak aktif berkolaborasi menyusun instrumen pemantauan. Kerangka besar instrumen pemantauan didasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 (Permen PANRB 14/2014) tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Dengan berpedoman pada Permen PANRB tersebut, fasilitator mengajak seluruh peserta aktif berkontribusi merumuskan instrumen. Serangkaian pertanyaan yang sesuai dengan konteks desa berhasil dirumuskan. Uji coba dalam skala yang kecil akan dilakukan oleh beberapa anggota FK OMS. Tujuannya, untuk mengetahui tingkat pemahaman para perangkat desa terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen pemantauan. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, FK OMS telah mengagendakan pelatihan untuk para kader desa pada 20-21 Agustus 2016. Pelatihan kader desa tersebut sementara khusus untuk mereka yang bertempat tinggal di wilayah utara Banyuwangi. Sedangkan untuk kader desa di wilayah selatan Banyuwangi, FK OMS akan menentukan jadwalnya dalam waktu dekat. (RS).

30 August 2016

Penyerahan Penghargaan dan Masa Inkubasi Urun Ide Jatim

Selasa, 2 Agustus 2016, TRANSFORMASI menyerahkan penghargaan kepada tiga pemenang Urun Ide Jatim di Surabaya. Tiga ide inovasi pelayanan publik terbaik adalah Pemburu Ibu Hamil Risiko Tinggi (Bumil Risti), SuperAgro, dan Kartu Keluarga Kudata Ulang (Kakekku Datang 2.0). Selain mendapat penghargaan, tiga ide terbaik itu berhak atas dana implementasi masing-masing sebesar USD 7.500. Tim pengusul ide juga akan mendapatkan pendampingan dari para ahli atau mentor selama tiga bulan masa inkubasi ide. Ide Pemburu Bumil Risti yang diajukan oleh tim Zero AKI/AKB Kabupaten Banyuwangi lahir untuk menjawab tantangan masih tingginya angka kematian ibu dan bayi akibat persalinan. Tim Zero AKI/AKB mengusulkan untuk memberdayakan tukang sayur keliling guna mengidentifikasi ibu-ibu dengan kehamilan berisiko tinggi. Informasi yang didapat oleh tukang sayur tersebut kemudian diteruskan ke puskesmas terdekat dengan menggunakan aplikasi telepon pintar atau SMS ke Puskesmas terdekat untuk ditindaklanjuti. Sedangkan ide Kakekku Datang 2.0 berangkat dari masalah data kependudukan yang tidak pernah diperbarui hingga beberapa tahun. Dampaknya, selama ini perencanaan daerah sering tidak tepat sasaran karena data yang digunakan tidak valid. Ide yang diajukan oleh tim yang menamakan dirinya Inovator Warung Kopi ini bermaksud menyempurnakan dan mereplikasi penerapan program Kakekku Datang yang telah berjalan di Kabupaten Gresik dan menjadi salah satu penerima penghargaan SINOVIK 2016. Ide terbaik berikutnya adalah SuperAgro hasil kolaborasi pengusaha dan programmer muda yang tergabung dalam tim SuperAgro-ID. Ide dasar dari inovasi ini adalah membangun sebuah aplikasi berbasis smartphone dan laman internet. Tujuannya untuk membantu para stakeholders di bidang agribisnis mendapatkan informasi yang terkait dengan faktor-faktor rantai produksi dan distribusi/pemasaran. Penghargaan untuk para pemenang diserahkan langsung oleh direktur program TRANSFORMASI, Doris Becker, sekretaris deputi pelayanan publik Kementerian PANRB, Dwiyoga Prabowo, dan kepala bagian Biro Organisasi Pemprov Jatim, Dodong Mediantoro. Dalam sambutannya, Dwiyoga Prabowo mengapresiasi upaya TRANSFORMASI untuk menumbuhkan ide-ide inovatif dari para pegawai negeri sipil (PNS) maupun masyarakat umum. Urun Ide Jatim merupakan bagian dari kegiatan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur (JIPPJATIM). Jaringan ini pembentukannya diinisiasi oleh TRANSFORMASI bersama Pemrov Jatim, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan beberapa mitra pembangunan yang ada di Jawa Timur. Pembentukan JIPPJATIM bertujuan untuk mendorong pertukaran informasi dan replikasi inovasi oleh pemerintah daerah di Jawa Timur. JIPPJATIM dengan situs interaktifnya menjadi terminal penghubung antar pemerintah daerah yang mempunyai inovasi dan yang ingin mengetahui inovasi daerah lain (innovation hub). Penyerahan penghargaan tersebut sekaligus menandai dimulainya masa inkubasi atau pematangan ide selama tiga bulan. Pada hari yang sama setelah menerima penghargaan, ketiga tim inovator langsung mendapatkan bimbingan teknis oleh para spesialis inovasi dari Pulse Labs Jakarta (PLJ). Salah satu hasil yang diraih pada pendampingan awal tersebut adalah tersusunnya rencana kerja (workplan) masing-masing tim untuk waktu tiga bulan ke depan. (RS).

Selengkapnya