BERITA
10 October 2016

Jumlah Perempuan Pejabat Struktural di Birokrasi Masih Sangat Sedikit

Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan dukungan TRANSFORMASI mengadakan talk show yang bertemakan jender dan birokrasi. Tujuan dari talkshow ini adalah untuk melihat bagaimana ketimpangan jender dalam birokrasi Indonesia berdasarkan data terpilah jender dari BKN, serta upaya-upaya apa yang diperlukan organisasi untuk lebih mendorong partisipasi perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai talenta dalam posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Acara ini dibuka oleh Yulina Setiawati Nugroho selaku Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN,  serta menghadirkan dua narasumber yaitu A. Darsono Sudibyo, Asisten Deputi Gender dalam Politik, Hukum dan Hankam, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Siti Ruhaini Dzuhayatin, Komisioner Hak Asasi Manusia, Organisasi Kerjasama Islam, yang berpusat di Jeddah. Talkshow setengah hari ini berlangsung pada kamis, 29 September 2016, bertempat di Aula Gedung I Kantor Pusat BKN, Jakarta, dan dihadiri oleh para pejabat dan pegawai BKN. Dalam sambutannya, Yulina menyampaikan harapannya terhadap upaya meningkatkan pertisipasi perempuan dalam posisi struktural, misalnya dengan membuat laboratorium jender. BKN yang memiliki 14 (empat belas) kantor regional di dinilai dapat mengupayakan menjadikan satu atau bahkan lebih kantor regional tersebut sebagai laboratorium gender. Talk show yang dipandu oleh Hartian Silawati, Pemimpin Tim Administrasi Publik TRANSFORMASI ini berlangsung sangat dinamis. Ruhaini mengungkapkan, saat ini masih ada glass ceiling (atap kaca) dalam upaya kesetaraan jender di Indonesia, dimana secara aturan atau kebijakan yang dibuat pemerintah sudah mendukung kesetaraan jender ini, namun seolah ada batas yang sulit untuk ditembus dalam meninkatkan partisipasi perempuan dalam dunia publik karena beban peran reproduktif perempuan yang lebih besar dari laki-laki tidak dijadikan pertimbangan penting dalam kebijakan. Menurut beliau, hal ini disebabkan oleh 2 (dua) faktor; yaitu budaya ketimuran yang masih kuat di negara kita, dimana perempuan, tidak hanya PNS, dituntut untuk dapat melakukan peran-peran jender (aktivitas rumah tangga) disamping peran sosialnya sebagai perempuan bekerja. Faktor berikutnya adalah tafsir agama yang berbeda-beda, dimana banyak pendapat yang berbeda dari para pemuka agama terhadap peran perempuan sebagai pemimpin. Untuk mengatasi ini, Ruhaini berpandangan, agar kita kembali kepada dnilai-nilai asasi agama yang mengajarkan kita tentang kesetaraan dan keadilan, termasuk dalam relasi laki-laki dan perempuan. Darsono menyampaikan fakta bahwa perempuan yang menduduki jabatan struktural dalam kementerian sangat  timpang dibanding laki-laki, terjadi dalam kondisi seimbangnya  jumlah PNS laki-laki dan perempuan di birokrasi. “Ini artinya PNS perempuan lebih banyak berada pada jabatan fungsional. Di sini tampak adanya proporsi timpang. Namun tidak semua sepakat bahwa kondisi tersebut merupakan masalah. Pendapat responden terbelah antara yang menganggap sebagai masalah dan sebagian menilai kondisi timpang bukan masalah. Di sisi lain, persetujuan bahwa jumlah perempuan di jabatan struktural perlu ditingkatkan, sangat tinggi”(dikutip dari website BKN). Pada kesempatan ini juga, Darsono menyampaikan mengenai beberapa pekerjaan rumah yang masih perlu dibenahi dalam mengupayakan kesetaraan jender ini, diantaranya adalah, perlunya keberanian dan percaya diri untuk menembus glass ceiling ini, serta jangan pernah menyerah pada keadaan untuk mencapai tujuan kesetaraan. Selain itu, di tingkatan organisasi diperlukan adanya manajemen perubahan yang mendorong pengarusutamaan jender secara konsisten dan terus menerus sehingga tercapai kesinambungan pembangunan birokrasi. Dalam kesempatan ini, para peserta talk show juga dengan antusias menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, termasuk kerjasama dan dukungan apa yang dapat diberikan KemenPP-PA terhadap instansi pemerintah, terutamanya BKN yang ingin mendorong kesetaraan jender di organisasinya. (SM). Liputan mengenai talk show gender ini juga dapat diakses melalui website BKN, melalui link berikut: http://www.bkn.go.id/berita/perempuan-pejabat-struktural-di-birokrasi-lebih-sedikit-daripada-laki-laki

30 September 2016

Diseminasi Kajian Paradigma Baru Kebijakan Subsidi Pupuk bagi Komoditas Pangan

  Sudah sejak lama disadari bahwa terjadi banyak permasalahan dan penyelewengan dalam pelaksanaan bantuan subsidi pupuk di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini sangat menyadari urgensi peninjauan kembali mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi. Berbagai alternatif seperti menghapus subsidi, mengurangai subsidi secara bertahap, memperpendek distribusi pupuk, mengalihkan subsidi input menjadi subsidi output, ataupun melaksanakan subsidi langsung ke petani, menjadi pertimbangan bagi Pemerintah untuk menentukan kebijakan subsidi pupuk. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI bekerjasama dengan GIZ tengah melakukan kajian yang bertujuan untuk memberikan usulan rekomendasi penyaluran subsidi langsung pupuk agar lebih tepat sasaran. Diseminasi dari kajian ini telah dilakukan pada tanggal 29 September 2016 bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta dan dihadiri oleh berbagai peserta dari Kementerian Pertanian selaku kuasa pengguna anggaran subsidi pupuk, Bank Indonesia, dan Universitas Indonesia. Hadir sebagai narasumber adalah Muhammad Ridwan (Bank Indonesia) dan Dr. Riyanto (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia). Kajian ini akan menjadi dasar dari uji coba pelaksanaan subsidi pupuk langsung di Pulau Lombok, yang pada awalnya akan dilakukan di satu desa di satu kecamatan terpilih pada bulan Oktober 2016. Uji coba di seluruh Pulau Lombok direncanakan untuk dilakukan pada tahun 2017. Terjadi perdebatan terhadap wacana perubahan paradigma subsidi pupuk, dari yang berbasis peningkatan produktivitas pangan menjadi berbasis bantuan untuk petani miskin dan hampir miskin. Subsidi pupuk dinilai berbeda dengan subsidi bahan pokok seperti beras atau listrik yang memang selayaknya diberikan kepada masyarakat. Subsidi pupuk diberikan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Di Amerika Serikat dan Jepang, subsidi pupuk diberikan untuk semua petani tanpa memandang petani tersebut miskin atau tidak. Basis data yang akurat menjadi kunci keberhasilan penyaluran langsung pupuk bersubsidi. Untuk menentukan petani yang layak menerima subsidi perlu dilakukan pengecekan apakah petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) juga merupakan masyarakat miskin dalam Basis Data Terpadu (BDT). Berdasarkan hasil survei terhadap 1000 petani di Pulau Lombok, terdapat banyak data RDKK dan BDT yang sulit untuk dipadankan. Untuk kedepannya, baik RDKK maupun BDT perlu mengakomodir Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sifatnya melekat pada individu yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Basis data petani penerima subsidi perlu untuk diperbaharui di setiap musim tanam. Pola distribusi pupuk bersubsidi dimulai dari produsen pupuk ke distributor. Dari distributor, pupuk tersebut dikirim kepada pengecer. Petani kemudian dapat membeli pupuk bersubsidi di pengecer. Disparitas harga menjadi permasalahan utama sehingga di setiap lini selalu terjadi kebocoran. Komplikasi dalam distribusi pupuk bersubsidi, dimana sering terjadi kelangkaan pupuk atau penyimpangan dari sasaran, perlu untuk ditindak secara tegas. Uji coba subsidi pupuk langsung akan dilakukan dengan mekanisme kartu tani dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kelak hanya ada satu harga pupuk yang berlaku di pasar. Petani terpilih akan menerima kartu tani yang di dalamnya terdapat nilai uang subsidi. Secara teknis uang eletronik tersebut hanya dapat dipakai untuk membeli pupuk. Mekanisme kartu juga diyakini dapat disinergikan dengan subsidi dan bantuan sosial lainnya. Tentu saja mekanisme kartu akan mendapat resistensi dari petani, namun dengan adanya sosialisasi dari Pemerintah, hal ini dapat diatasi. Karena luasnya cakupan, uji coba subsidi pupuk langsung perlu dilaksanakan secara bertahap. Pengalihan subsidi minyak tanah ke subsidi elpiji tiga kilogram dapat digunakan sebagai bahan analisis evaluasi dan perbaikan untuk wilayah yang akan terkena intervensi berikutnya. Selain itu, perlu dipikirkan bentuk bantuan lainnya seperti bantuan permodalan atau bantuan infrastruktur pertanian (seperti irigasi, alat dan mesin) kepada petani untuk dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan. (NM).

30 September 2016

Lokakarya Dukungan TRANSFORMASI terkait Pengembangan Bimbingan Teknis Pelatihan Keuangan Daerah dan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

  Untuk mengetahui posisi dan hasil kerja TRANSFORMASI dalam mendukung Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan terkait dengan pengembangan Bimbingan Teknis Pelatihan Keuangan Daerah (BIMTEK PKD) dan jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) serta merencanakan kegiatan bersama untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2016, telah diselenggarakan suatu lokakarya pada tanggal 15 September 2016 bertempat di Hotel Double Tree, Jakarta. Lokakarya dipandu oleh Budi Sitepu, Pemimpin Tim Keuangan Publik TRANSFORMASI bersama dengan Irianto Nainggolan, Kepala Seksi Jabatan Fungsional DJPK. Hadir pada acara tersebut Doris Becker sebagai Direktur Program TRANSFORMASI, para pejabat Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah (PKKD), para pejabat Sekretariat DJPK yang membidangi sumber daya manusia, dan tim ahli  dari Particip yang dipimpin oleh Michael Palmbach. Dalam lokakarya tersebut, Doris Becker menyampaikan empat hal penting yang merupakan pola dukungan Program TRANSFORMASI, yaitu: Dukungan TRANSFORMASI akan selalu menyesuaikan dengan arah dan kebijakan DJPK Perlu terus-menerus diupayakan agar dukungan yang diberikan oleh TRANSFORMASI dapat lebih efektif dan efisien sehingga dampak yang diperoleh akan lebih besar Sumber dana yang tersedia perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendukung kegiatan tiga bulan ke depan Perlu diupayakan agar program yang dilakukan memberikan nilai tambah bagi program reformasi birokrasi dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu Cesilia Risyana, mewakili Direktur PKKD, menyampaikan terima kasih atas dukungan TRANSFORMASI, sehingga sejumlah agenda prioritas dapat dipercepat. Selain itu beliau juga menyampaikan sejumlah hal penting diantaranya sebagai berikut: IHT (In House Training) menjadi dasar untuk bimbingan kepada pemerintah daerah Modul Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) yang telah dikembangkan dengan dukungan GIZ menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan BIMTEK ke daerah. Oleh para pelatih, modul tersebut dibuat ringkasannya dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah Dukungan TRANSFORMASI terhadap Direktorat PKKD terkait dengan pelatihan excellent performance untuk para pelatih BIMTEK menjadi pembekalan yang penting Dalam mengembangkan program BIMTEK PKKD membutuhkan infrastruktur. Sebuah mini-lab diharapkan dapat menjadi infrastruktur PKKD ke depan. Selain itu, mini-lab juga akan dijadikan sebagai tempat job training/internship bagi pemerintah daerah yang akan belajar di DJPK. Dengan adanya mini-lab ini maka akan disusun database profil daerah. Sampai saat ini terdapat 165 daerah tetapi masih sifatnya masih menyebar inilah yang kemudian akan dimasukkan ke dalam database. Dalam pengembangan BIMTEK diperlukan dukungan pengembangan e-learning guna membangun komunikasi dengan daerah berbasis teknologi. Dipertimbangkan untuk dibentuk sebuah forum guna mensinergikan dukungan lembaga kerjasama, seperti GIZ, Asia Development Bank (ADB), dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK). Dengan demikian setidaknya kegiatan BIMTEK dapat difokuskan di wilayah kerja lembaga kerjasama masing-masing. Terkait dengan kegiatan dukungan TRANSFORMASI, PKKD sudah memperoleh bukti dari setiap dukugan tersebut. Bukti tanda terima pun sudah tersedia dan segera akan disampaikan kepada Direktur PKKD. Selain mengkonfirmasi dukungan yang telah disampaikan oleh TRANSFORMASI, dalam kesempatan tersebut DJPK diperkenankan pula untuk menyampaikan program dan kegiatan prioritas yang masih memerlukan dukungan TRANSFORMASI pada kurun waktu Oktober sampai dengan Desember 2016. Dari diskusi yang dilakukan, muncul sejumlah kegiatan prioritas terkait BIMTEK dan pengembangan karir AKPD, yaitu: Kegiatan terkait profiling wajib pajak Pengembangan kapasitas untuk DJPK terkait topik penilaian, pemeriksaan, dan penagihan Penyusunan grand design untuk pengembangan kapasitas Pengembangan alat dan instrumen untuk percontohan AKPD Pengembangan panduan BIMTEK Kerjasama internasional untuk pengembangan program BIMTEK. Selanjutnya, usulan kegiatan ini akan dirumuskan sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari kesepakatan dukungan TRANSFORMASI terhadap DJPK periode Oktober sampai dengan Desember 2016. (EF).

30 September 2016

Lokakakarya Perumusan Standar Kompetensi Jabatan

    Pada tanggal 22-23 September 2016, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri) bersama TRANSFORMASI menyelenggarakan Lokakarya “Perumusan Standar Kompetensi Jabatan”, yang bertempat di Hotel Harper, Jakarta. Lokakarya ini diikuti oleh 60 orang pejabat dari lingkungan BPSDM, baik dari kantor pusat maupun dari kantor regional, serta pejabat dari unit lain yang relevan di lingkungan Kemendagri. Lokakarya secara resmi dibuka oleh Bapak Teguh Setyabudi selaku Kepala BPSDM Kemendagri dengan  didampingi oleh para kepala pusat yang ada di lingkungan BPSDM, serta ibu Doris Becker, Direktur  Program TRANSFORMASI. Lokakarya ini bertujuan untuk memperkuat pengetahuan, pemahaman dan keterampilan para peserta  dalam hal perumusan standar kompetensi jabatan. BPSDM dalam tugas dan fungsinya saat ini diharapkan dapat menjadi fasilitator bagi unit lain di lingkungan Kemendagri maupun bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar kompetensi jabatan sesuai dengan amanat UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan UU  No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, BPSDM Kemendagri juga pada saat yang sama harus menyusun standar kompetensi jabatan organisasi mereka  yang sebelumnya sebagai Badan Pendidikan dan Pelatihan. Lokakarya dua hari berjalan sangat efektif dan dinamis, yang memandukan input  praktis dari narasumber ahli diikuti dengan latihan dalam kelompok untuk menyusun standar kompetensi jabatan dengan menggunakan studi kasus draft standar kompetensi jabatan yang ada dalam empat pusat di BPSDM Kemendagri. Narasumber ahli  dan fasilitator lokakarya ini adalah Dr. Yanti Munthe, seorang pakar sumber daya manusia, yang memiliki pengalaman baik di lingkungan sektor swasta maupun pendampingan di sektor pemerintahan. Perdebatan cukup seru terjadi pada diskusi mengenai kompetensi pemerintahan yang ada dalam UU Pemerintahan Daerah. Di dalam UU ASN, kompetensi tersebut tidak secara khusus dimasukkan. Dalam proses diskusi, kompetensi pemerintahan ini bisa dikategorikan sebagai kompetensi teknis khas Kemendagri. Diskusi  yang cukup seru juga terjadi ketika membahas mengenai metodologi memfasilitasi pihak lain untuk merumuskan standar kompetensi. Pertanyaannya adalah apakah dimulai dari pendekatan yang strategis (dengan analisa business strategy organisasi  dan effective outcome dari organisasi), ataukah dimulai dari pendekatan yang lebih operasional (dari uraian kegiatan pemangku jabatan)? Hal ini ditanyakan oleh para peserta karena mereka akan memfasilitasi kementeria/lembaga/pemerintah daerah dalam topik ini, sehingga memerlukan strategi mengenai langkah-langkah fasilitasi. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, peserta merasa sangat senang dengan lokakarya ini karena memberikan cara pandang yang strategis dan praktis mengenai perumusan  standar kompetensi jabatan. Kini mereka merasa lebih percaya diri dalam melakukan fasilitasi dalam topik ini. Tim TRANSFORMASI selanjutnya akan mendampingi tim inti di BPSDM Kemendagri untuk menyelesaikan rancangan standar kompetensi jabatan organisasi BPSDM hingga akhir Oktober 2016. (HS).

26 September 2016

Survei Kajian Sinergi Program Beras Sejahtera dengan Program Keluarga Harapan di Kota Yogyakarta

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI bekerjasama dengan GIZ tengah mengkaji sinergi program beras untuk keluarga sejahtera (Rastra) dengan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai sistem yang terintegrasi dari program perlindungan sosial. Untuk tujuan tersebut, dilakukan beberapa survei dalam rangka pengumpulan data dan informasi dimana salah satu lokasinya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tanggal 14-15 September 2016. Praktek distribusi bagi rata merupakan permasalahan utama program Rastra di Provinsi DIY. Keluarga miskin cenderung menerima beras lebih sedikit dari yang seharusnya dan membayar lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan. Kriteria 6T (tepat harga, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran, dan tepat administrasi) belum sepenuhnya terpenuhi. Berbeda dengan provinsi lain, DIY tidak memiiki program Beras untuk Rakyat Miskin Daerah (Raskinda). Program PKH di Provinsi DIY sudah ada sejak tahun 2008. Program ini dinilai dapat memutus rantai kemiskinan di masa yang akan datang. Efek pengentasan kemiskinan mungkin tidak serta merta terjadi saat ini, namun diyakini terjadi pada generasi selanjutnya dengan membekali anak dengan pendidikan yang cukup. Di Provinsi DIY sendiri kini telah hadir elektronik warung gotong royong (e-warong) yang digagas oleh Kementerian Sosial dan didukung sepenuhnya oleh Bank Negara Indonesia (BNI) untuk menyalurkan dana bantuan sosial dan subsidi dari Pemerintah dalam bentuk non tunai. Lokasi e-warong terdapat di dua tempat, yaitu di Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta dan Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan kali ini, tim survei mengunjungi e-warong di lokasi pertama. Kios e-warong ini dikelola oleh  Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penerima PKH. Adapun e-warong beroperasi sebagai penjual barang-barang kebutuhan pokok yaitu beras, gula, minyak dan tepung terigu, sesuai dengan konsep Rumah Pangan Kita yang dikembangkan oleh Bulog dan sekaligus berfungsi sebagai branchless banking agen46 BNI. Uji coba e-warong di Provinsi DIY telah dilakukan pada bulan September 2016 dengan membagikan kartu e-warong kepada penerima PKH terpilih. Kartu e-warong berfungsi sebagai tabungan dan sekaligus e-wallet untuk program PKH, Rastra, bantuan pangan, dan subsidi gas elpiji 3 kilogram yang transaksinya menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC). Selain dapat ditarik tunai di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), uang bantuan PKH dapat digunakan untuk berbelanja di e-warong. Penerapan sistem ini diharapkan dapat menciptakan literasi keuangan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menabung di bank. Selain mengunjungi e-warong, tim survei juga berkesempatan menghadiri pertemuan kelompok PKH di Kecamatan Mergangsan. Agenda utama pertemuan kelompok kali ini adalah untuk menjelaskan dan membagikan informasi mengenai konsep e-warong kepada penerima PKH. Selain itu, pertemuan kelompok juga diwarnai dengan sesi curah pendapat dan keluhan yang menjadi permasalahan yang dihadapi peserta PKH. Pendamping PKH juga menyampaikan evaluasi atas pelaksanaan kewajiban peserta PKH dan mendorong peserta PKH untuk melakukan kegiatan produktif yang menghasilkan nilai tambah, seperti KUBE. (NM)

15 September 2016

Seminar Nasional Sinergi Program Beras untuk Keluarga Sejahtera dengan Program Keluarga Harapan

Saat ini, berbagai macam program perlidungan sosial telah diimplementasikan oleh pemerintah. Program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) yang telah dijalankan sejak tahun 1998 ditujukan untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok yaitu beras sebanyak 15 kg per bulan. Anggaran yang dialokasikan untuk program Rastra terus meningkat dari Rp 5.3 Triliun pada tahun 2006 menjadi Rp 22 Triliun dengan jumlah penerima sekitar 15.5 juta rumah tangga (25% terbawah). Program Rastra dinilai tidak memenuhi kriteria 6T (tepat harga, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran, dan tepat administrasi). Kualitas beras yang buruk, keterlambatan penyaluran, jumlah yang diterima tidak sesuai, dan ketidaktepatan penerima, merupakan masalah utama program Rastra. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Pemerintah untuk mereformasi program Rastra menjadi program bantuan pangan dengan memberikan bantuan langsung secara non-tunai kepada rumah tangga sasaran. Di sisi lain, Program Keluarga Harapan (PKH), yang telah dijalankan sejak tahun 2007, bersifat conditional cash transfer dimana bantuan hanya akan diberikan apabila penerima telah memenuhi kewajibannya. Sasaran dari program ini adalah rumah tangga yang berada di 7% terbawah distribusi pendapatan. Program ini dinilai berhasil karena adanya pendamping yang memonitor dan memastikan ketepatan penerima bantuan. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI bekerjasama dengan GIZ mengadakan seminar bertemakan Sinergi Program Rastra dengan PKH, pada tanggal 30 Agustus 2016 di Hotel Borobudur. Sinergi kedua program tersebut diharapkan dapat memimalisasi inclusion error maupun exclusion error dari pelaksanaan program perlindungan sosial di masyarakat. Seminar ini dihadiri oleh lebih dari 100 (seratus) peserta dari berbagai institusi seperti Badan Urusan Logistik (BULOG), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bank BRI, Bank Mandiri, dinas sosial dari berbagai provinsi, dinas sosial dari berbagai kota dan kabupaten, berbagai universitas, lembaga riset, serta lembaga donor. Seminar ini dibuka oleh Doris Becker, Programme Director TRANSFORMASI, diikuti sambutan oleh Suahazil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Hadir sebagai narasumber adalah: Rahma Iryanti, Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Bappenas – Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat dan Program Rastra Achmad Choesni, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan – Desain Kebijakan Subsidi Pangan ke Depan Purwiyanto, Staff Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara – Program Transformasi Rastra menjadi Bantuan Pangan, Beberapa Hipotesis dan Dampaknya Rofyanto Kurniawan, Kepala Pusat Kebijakan APBN, Kementerian Keuangan – Hasil Kajian Sementara Analisis Desain Sinergi Rastra dan PKH Diskusi dan tanya jawab kemudian dipandu oleh Basuki Purwadi, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan. Kesimpulan yang didapatkan adalah, bahwa sesuai dengan arahan Presiden, setiap bantuan sosial dan subsidi akan disalurkan secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Penggunaan sistem perbankan dengan memanfaatkan keuangan digital dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif dan memperluas inklusi keuangan. Penggunaan beragam kartu dalam menyalurkan bantuan sosial saat ini agar dapat diintegrasikan dalam satu kartu. Penyaluran Rastra kedepannya akan dilakukan melalui mekanisme non tunai (e-voucher). Rumah tangga sasaran dapat membeli beras sesuai dengan kualitas yang diinginkannya, dan dapat dikombinasikan dengan pembelian bahan makanan lainnya seperti telur dan sebagainya. Program bantuan pangan non tunai akan dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 (empat puluh empat) kota di Indonesia. Konsep sinergi Rastra dan PKH mengandung arti transformasi bantuan dari yang tadinya berupa beras menjadi bantuan langsung non tunai yang dilekatkan pada PKH, yang juga akan akan menjadi non tunai. Berbeda dengan PKH, bantuan pangan tetap diberikan setiap bulannya. Oleh karenanya, peran pendamping akan diperlukan dalam konteks monitoring bantuan pangan. Berbagai gagasan yang muncul dalam seminar ini akan menjadi bahan masukan yang penting bagi Pemerintah untuk mereformasi subsidi pangan dan mensinergikannya dengan PKH. (NM). Berita lengkap mengenai Seminar ini juga dapat diakses melalui website Kementerian Keuangan RI, melalui link berikut: http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20160901085917011717755

Selengkapnya