BERITA
10 November 2016

Survei Kajian Sinergi Program Beras Sejahtera dengan Program Keluarga Harapan di Provinsi DKI Jakarta

Sebagai rangkaian kegian survei untuk pengumpulan data dan informasi kajian sinergi program subsidi beras untuk keluarga sejahtera (Rastra, dulu Raskin) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di 8 lokasi di Indonesia, telah dilakukan survei di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 27-28 Oktober 2016. Wawancara secara intenstif dilakukan dengan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.Selain itu diskusi dengan penerima manfaat program Rastra dan PKH juga dilakukan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan apabila kedua program tersebut disinergikan. Data penerima PKH yang didapatkan dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial,  yang bersumber dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, dinilai sudah tidak akurat lagi. Data ini bersifat top-down, sementara data bantuan sosial dinilai sebaiknya bersifat bottom-up dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat. Berdasarkan hal ini, DKI Jakarta telah meminta untuk melakukan pendataan sendiri dengan memadankan Pemuktahiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 dengan data kependudukan dan catatan sipil yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data kemudian menjadi bagian dari Sistem Informasi Jakarta Peduli (SJALI), sebuah medium untuk meningkatkan kualitas penanggulangan kemiskinan dengan tiga fungsi strategis yaitu perencanaan, informasi publik, dan monitoring evaluasi. Pembagian beras Rastra secara merata di DKI Jakarta pada umumnya terjadi di tingkat Rukun Tangga (RT), bukan di tingkat Kelurahan. Bagi rata (dikenal dengan istilah bagito) terjadi karena adanya kekhawatiran akan terjadinya konflik sosial dalam masyarakat. Saat ini di DKI Jakarta masih terdapat rumah tangga yang menerima PKH namun tidak menerima beras Rastra. DKI Jakarta sendiri tidak memiliki program serupa dengan Rastra. Tim survei mendapat kesempatan untuk mengunjungi elektronik warung gotong royong (e-warong) di Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Fungsi e-warong adalah untuk menyediakan tempat pemasaran produk dan hasil usaha Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH, menyediakan kebutuhan usaha dan kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga murah bagi peserta PKH, menyediakan transaksi keuangan secara non tunai/elektronik baik untuk pencairan bantuan sosial maupun pembayaran lainnya, serta menyediakan instrumen penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran yang didukung dengan layanan pembayaran secara nontunai. E-warong hanya melayani para pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan barang yang dijual lebih murah daripada harga pasar. Kartu ini juga merupakan rekening tabungan untuk penyaluran dana PKH. Selain di e-warong, dana PKH dapat diambil melalui ATM Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri, yang semuanya merupakan anggota dari Himpunan Bank Negara (Himbara). Peluncuran e-warong ini dilakukan oleh Kementerian Sosial bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Himpunan Bank Negara (Himbara). Di DKI Jakarta, e-warong didukung sepenuhnya oleh Bank Negara Indonesia (BNI). Sejumlah 60 kartu  dibagikan pada saat peluncuran yang dapat digunakan untuk membeli 5 kilogram beras, 1 kilogram gula, 1 kilogram gula, 1 liter minyak, dan 1 kilogram tepung terigu. Idealnya terdapat 1 e-warong di 1 kecamatan yang melayani 500-1,000 Keluarga Sangat Miskin (KSM). Konsep e-warong dinilai sudah baik, namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah sulitnya menemukan tempat lokasi e-warong di rumah penerima PKH yang notabene adalah rumah tangga sangat miskin. Saat ini juga belum ada petunjuk teknis mengenai e-warong itu sendiri. Selain itu belum ada mekanisme bagi hasil yang jelas untuk pengelola e-warong. Berdasarkan hasil survei, masyarakat pada umumnya tidak berkeberatan apabila penyaluran subsidi dalam bentuk rupiah tertentu dalam kartu, tidak dalam bentuk beras. Namun tetap perlu ada suatu mekanisme dimana uang tersebut hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan saja. (NM).

31 October 2016

Sosialisasi dan Uji Coba Penyaluran Subsidi Langsung Pupuk melalui Kartu Tani

  Sosialisasi pelaksanaan uji coba penyaluran subsidi langsung pupuk telah dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2016 di halaman kantor Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Mataram. Kegiatan ini sebagai salah satu rangkaian kegiatan dari kajian Badan  Kebijakan Fiskal (BKF) bekerjasama dengan GIZ menuju reformasi kebijakan subsidi di Indonesia. Acara sosialisasi ini dihadiri oleh lebih dari 200 peserta yang terdiri dari petani, penyuluh pertanian, perwakilan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kaltim, PT Petrokimia Gresik, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Pusat, BRI Kantor Cabang Kota Mataram dan aparat Pemerintah Daerah Kota Mataram. Acara dibuka oleh H. Mohan Roliskana, Wakil Wali Kota Mataram, dan dilanjutkan dengan penyampaian keynote speech oleh Taukhid, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun arahan pelaksanaan uji coba subsidi langsung pupuk dipaparkan oleh Rofyanto Kurniawan, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan. Dalam acara ini juga sekaligus dilakukan peluncuran kartu tani yang didemostrasikan oleh perwakilan dari Bank BRI. Untuk ke depannya, petani diarahkan hanya dapat menebus pupuk bersubsidi di pengecer apabila dapat menunjukan kepemilikan kartu tani tersebut. Hal ini dilakukan untuk memenuhi syarat ketepatan sasaran serta memastikan bahwa petani yang menebus pupuk bersubsidi adalah petani yang berhak. Pengalihan subsidi pupuk tidak langsung menjadi langsung sebagaimana diamanatkan Presiden, mensyaratkan mekanisme penyaluran yang bersifat tertutup (closed system) dengan validitas dan verifikasi data penerima subsidi pupuk yang ditetapkan secara cermat. Ujicoba akan dilakukan dengan memberikan kartu tani kepada para petani di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, yang datanya sudah terpadankan yaitu mereka namanya terdaftar di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan juga merupakan masyarakat miskin dalam Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015. Subsidi pupuk kelak akan disuntikkan ke dalam kartu tani tersebut. Untuk petani yang tidak terpadankan, tetap akan diberikan subsidi dengan mekanisme lama namun dicatat secara baik oleh pengecer untuk kemudian dievaluasi. Penggunaan kartu dalam mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi diyakini dapat meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, mempermudah dan mempercepat proses verifikasi dan pembayaran subsidi, meningkatkan efisiensi belanja subsidi pupuk, serta mendukung keuangan inklusif (non cash payment). Untuk ke depannya, RDKK sebagai dokumen pengusulan kebutuhan pupuk bersubsidi perlu disempurnakan. Perbaikan dapat dilakukan dengan membuat RDKK secara elektronik, tidak manual sebagaimana yang ada saat ini, serta dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar mudah dipadankan dengan data PBDT 2015. Disadari pula bahwa pelaksanaan reformasi subsidi pupuk tersebut tidak akan terlepas dari berbagai tantangan yang meliputi aspek regulasi, institusi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari seluruh pihak yang terkait agar reformasi subsidi pupuk terlaksana dengan baik. Dukungan dari Kementerian Dalam Negeri akan dibutuhkan untuk mempercepat proses pendataan penduduk agar memiliki NIK. Selain itu, komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan subsidi langsung ke petani tentunya menjadi hal yang penting. Pengalihan kebijakan dari subsidi tidak langsung menjadi subsidi langsung melalui pembenahan data petani dan penyempurnaan mekanisme penyaluran tentu tidak dapat dilakukan secara gegabah. Untuk itu uji coba dinilai sangatlah perlu untuk dilakukan terlebih dahulu. Pada tahap awal, kegiatan sosialisasi ujicoba subsidi langsung pupuk ini hanya dilaksanakan di satu kelurahan di Kota Mataram yaitu Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela. Hal serupa rencananya akan dilaksanakan di daerah lain di Pulau Lombok. Hasil evaluasi pelaksanaan uji coba subsidi langsung pupuk di pulau Lombok akan menjadi bahan pertimbangan sebelum reformasi subsidi pupuk dari pelaksanaan tidak langsung menjadi langsung ke petani diterapkan secara nasional. (NM). Peliputan mengenai sosialisasi dan uji coba penyaluran subsidi langsung pupuk dapat juga diunggah di http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20161027144304203578382, http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/10/20/ofch2j415-kota-mataram-uji-subsidi-langsung-pupuk-bersubsidi, dan http://www.seputarntb.net/2016/10/soft-launching-uji-coba-subsidi-langsung-pupuk-bersubsidi.html

26 October 2016

Survei Kajian Sinergi Program Beras Sejahtera dengan Program Keluarga Harapan di Kota Banjarmasin

Salah satu program prioritas Presiden tahun 2016-2019 di bidang pangan adalah transformasi program subsidi beras untuk keluarga sejahtera (Rastra, dulu Raskin) menjadi bantuan pangan. Lebih lanjut, Pemerintah berencana untuk mensinergikan penyaluran beras program Rastra dengan program bantuan sosial untuk keluarga sangat miskin lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI bekerjasama dengan GIZ tengah mengkaji sinergi program Rastra dengan PKH dengan meninjau dari aspek fiskal, regulasi, kelembagaan, teknis, dan mekanisme penyaluran apabila kedua program tersebut digabungkan. Dalam rangka pengumpulan data dan informasi, telah dilakukan survei pada tanggal 13-15 Oktober 2016 di Kota Banjarmasin sebagai salah satu lokasi sampel kajian. Wawancara secara intenstif dilakukan dengan Dinas Sosial Kota Banjarmasin yang membawahi program PKH dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin yang bertanggungjawab untuk penyaluran beras program Rastra. Selain itu diskusi dengan penerima manfaat program Rastra dan PKH juga dilakukan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan apabila kedua program tersebut disinergikan. Permasalahan utama dalam program PKH adalah adanya rumah tangga dalam lingkungan yang sama tidak mendapatkan bantuan PKH. Hal ini diantisipasi dengan memberikan pemahaman kepada rumah tangga yang tidak menerima PKH bahwa PKH bersifat bantuan tunai bersyarat yang ditujukan spesifik kepada rumah tangga sangat miskin yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun (atau usia 15-18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar) dan/atau ibu hamil/nifas. Data penerima PKH ini diperoleh langsung dari Pemerintah Pusat. Di tahun 2016, Dinas Sosial Kota Banjarmasin telah mengusulkan penambahan penerima PKH dan tengah menunggu keputusannya. Saat ini Dinas Sosial Kota Banjarmasin tengah mengkaji konsep elektronik warung gotong royong (e-warong) untuk menyalurkan dana bantuan sosial dan subsidi dari Pemerintah dalam bentuk non tunai. Lokasi e-warong sedang diidentifkasi dan diperkirakan dibutuhkan sekitar 15 e-warong untuk mengakomodir 2,550 penerima PKH di Kota Banjarmasin. Adapun e-warong di Kota Banjarmasin akan didukung oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pada tahun 2012 terjadi pemotongan jumlah penerima program Rastra sebanyak 994 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Untuk meredam gejolak sosial yang timbul, Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengalokasikan dana di dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Program Beras Kota (Rasko) yang diatur dalam Peraturan Walikota. Berbeda dengan program Rastra dimana rumah tangga harus membayar Rp. 1,600 untuk setiap kilogram beras yang diterima, beras Rasko diberikan secara gratis. Menurut Pedoman Umum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, pemerintah daerah memiliki diskresi untuk menambah kuota beras, memiliki program subsidi beras serupa atau bahkan menggratiskan beras Rastra kepada rumah tangga miskin. Berdasarkan hasil survei, masyarakat pada umumnya lebih memilh penyaluran subsidi dalam bentuk beras, bukan dalam bentuk uang. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran uang tersbut digunakan untuk membeli barang lain. Namun apabila Rastra tetap diberikan dalam bentuk uang, perlu ada suatu mekanisme dimana uang tersebut hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan saja. (NM).

10 October 2016

Jumlah Perempuan Pejabat Struktural di Birokrasi Masih Sangat Sedikit

Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan dukungan TRANSFORMASI mengadakan talk show yang bertemakan jender dan birokrasi. Tujuan dari talkshow ini adalah untuk melihat bagaimana ketimpangan jender dalam birokrasi Indonesia berdasarkan data terpilah jender dari BKN, serta upaya-upaya apa yang diperlukan organisasi untuk lebih mendorong partisipasi perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai talenta dalam posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Acara ini dibuka oleh Yulina Setiawati Nugroho selaku Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN,  serta menghadirkan dua narasumber yaitu A. Darsono Sudibyo, Asisten Deputi Gender dalam Politik, Hukum dan Hankam, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Siti Ruhaini Dzuhayatin, Komisioner Hak Asasi Manusia, Organisasi Kerjasama Islam, yang berpusat di Jeddah. Talkshow setengah hari ini berlangsung pada kamis, 29 September 2016, bertempat di Aula Gedung I Kantor Pusat BKN, Jakarta, dan dihadiri oleh para pejabat dan pegawai BKN. Dalam sambutannya, Yulina menyampaikan harapannya terhadap upaya meningkatkan pertisipasi perempuan dalam posisi struktural, misalnya dengan membuat laboratorium jender. BKN yang memiliki 14 (empat belas) kantor regional di dinilai dapat mengupayakan menjadikan satu atau bahkan lebih kantor regional tersebut sebagai laboratorium gender. Talk show yang dipandu oleh Hartian Silawati, Pemimpin Tim Administrasi Publik TRANSFORMASI ini berlangsung sangat dinamis. Ruhaini mengungkapkan, saat ini masih ada glass ceiling (atap kaca) dalam upaya kesetaraan jender di Indonesia, dimana secara aturan atau kebijakan yang dibuat pemerintah sudah mendukung kesetaraan jender ini, namun seolah ada batas yang sulit untuk ditembus dalam meninkatkan partisipasi perempuan dalam dunia publik karena beban peran reproduktif perempuan yang lebih besar dari laki-laki tidak dijadikan pertimbangan penting dalam kebijakan. Menurut beliau, hal ini disebabkan oleh 2 (dua) faktor; yaitu budaya ketimuran yang masih kuat di negara kita, dimana perempuan, tidak hanya PNS, dituntut untuk dapat melakukan peran-peran jender (aktivitas rumah tangga) disamping peran sosialnya sebagai perempuan bekerja. Faktor berikutnya adalah tafsir agama yang berbeda-beda, dimana banyak pendapat yang berbeda dari para pemuka agama terhadap peran perempuan sebagai pemimpin. Untuk mengatasi ini, Ruhaini berpandangan, agar kita kembali kepada dnilai-nilai asasi agama yang mengajarkan kita tentang kesetaraan dan keadilan, termasuk dalam relasi laki-laki dan perempuan. Darsono menyampaikan fakta bahwa perempuan yang menduduki jabatan struktural dalam kementerian sangat  timpang dibanding laki-laki, terjadi dalam kondisi seimbangnya  jumlah PNS laki-laki dan perempuan di birokrasi. “Ini artinya PNS perempuan lebih banyak berada pada jabatan fungsional. Di sini tampak adanya proporsi timpang. Namun tidak semua sepakat bahwa kondisi tersebut merupakan masalah. Pendapat responden terbelah antara yang menganggap sebagai masalah dan sebagian menilai kondisi timpang bukan masalah. Di sisi lain, persetujuan bahwa jumlah perempuan di jabatan struktural perlu ditingkatkan, sangat tinggi”(dikutip dari website BKN). Pada kesempatan ini juga, Darsono menyampaikan mengenai beberapa pekerjaan rumah yang masih perlu dibenahi dalam mengupayakan kesetaraan jender ini, diantaranya adalah, perlunya keberanian dan percaya diri untuk menembus glass ceiling ini, serta jangan pernah menyerah pada keadaan untuk mencapai tujuan kesetaraan. Selain itu, di tingkatan organisasi diperlukan adanya manajemen perubahan yang mendorong pengarusutamaan jender secara konsisten dan terus menerus sehingga tercapai kesinambungan pembangunan birokrasi. Dalam kesempatan ini, para peserta talk show juga dengan antusias menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, termasuk kerjasama dan dukungan apa yang dapat diberikan KemenPP-PA terhadap instansi pemerintah, terutamanya BKN yang ingin mendorong kesetaraan jender di organisasinya. (SM). Liputan mengenai talk show gender ini juga dapat diakses melalui website BKN, melalui link berikut: http://www.bkn.go.id/berita/perempuan-pejabat-struktural-di-birokrasi-lebih-sedikit-daripada-laki-laki

30 September 2016

Diseminasi Kajian Paradigma Baru Kebijakan Subsidi Pupuk bagi Komoditas Pangan

  Sudah sejak lama disadari bahwa terjadi banyak permasalahan dan penyelewengan dalam pelaksanaan bantuan subsidi pupuk di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini sangat menyadari urgensi peninjauan kembali mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi. Berbagai alternatif seperti menghapus subsidi, mengurangai subsidi secara bertahap, memperpendek distribusi pupuk, mengalihkan subsidi input menjadi subsidi output, ataupun melaksanakan subsidi langsung ke petani, menjadi pertimbangan bagi Pemerintah untuk menentukan kebijakan subsidi pupuk. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI bekerjasama dengan GIZ tengah melakukan kajian yang bertujuan untuk memberikan usulan rekomendasi penyaluran subsidi langsung pupuk agar lebih tepat sasaran. Diseminasi dari kajian ini telah dilakukan pada tanggal 29 September 2016 bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta dan dihadiri oleh berbagai peserta dari Kementerian Pertanian selaku kuasa pengguna anggaran subsidi pupuk, Bank Indonesia, dan Universitas Indonesia. Hadir sebagai narasumber adalah Muhammad Ridwan (Bank Indonesia) dan Dr. Riyanto (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia). Kajian ini akan menjadi dasar dari uji coba pelaksanaan subsidi pupuk langsung di Pulau Lombok, yang pada awalnya akan dilakukan di satu desa di satu kecamatan terpilih pada bulan Oktober 2016. Uji coba di seluruh Pulau Lombok direncanakan untuk dilakukan pada tahun 2017. Terjadi perdebatan terhadap wacana perubahan paradigma subsidi pupuk, dari yang berbasis peningkatan produktivitas pangan menjadi berbasis bantuan untuk petani miskin dan hampir miskin. Subsidi pupuk dinilai berbeda dengan subsidi bahan pokok seperti beras atau listrik yang memang selayaknya diberikan kepada masyarakat. Subsidi pupuk diberikan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Di Amerika Serikat dan Jepang, subsidi pupuk diberikan untuk semua petani tanpa memandang petani tersebut miskin atau tidak. Basis data yang akurat menjadi kunci keberhasilan penyaluran langsung pupuk bersubsidi. Untuk menentukan petani yang layak menerima subsidi perlu dilakukan pengecekan apakah petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) juga merupakan masyarakat miskin dalam Basis Data Terpadu (BDT). Berdasarkan hasil survei terhadap 1000 petani di Pulau Lombok, terdapat banyak data RDKK dan BDT yang sulit untuk dipadankan. Untuk kedepannya, baik RDKK maupun BDT perlu mengakomodir Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sifatnya melekat pada individu yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Basis data petani penerima subsidi perlu untuk diperbaharui di setiap musim tanam. Pola distribusi pupuk bersubsidi dimulai dari produsen pupuk ke distributor. Dari distributor, pupuk tersebut dikirim kepada pengecer. Petani kemudian dapat membeli pupuk bersubsidi di pengecer. Disparitas harga menjadi permasalahan utama sehingga di setiap lini selalu terjadi kebocoran. Komplikasi dalam distribusi pupuk bersubsidi, dimana sering terjadi kelangkaan pupuk atau penyimpangan dari sasaran, perlu untuk ditindak secara tegas. Uji coba subsidi pupuk langsung akan dilakukan dengan mekanisme kartu tani dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kelak hanya ada satu harga pupuk yang berlaku di pasar. Petani terpilih akan menerima kartu tani yang di dalamnya terdapat nilai uang subsidi. Secara teknis uang eletronik tersebut hanya dapat dipakai untuk membeli pupuk. Mekanisme kartu juga diyakini dapat disinergikan dengan subsidi dan bantuan sosial lainnya. Tentu saja mekanisme kartu akan mendapat resistensi dari petani, namun dengan adanya sosialisasi dari Pemerintah, hal ini dapat diatasi. Karena luasnya cakupan, uji coba subsidi pupuk langsung perlu dilaksanakan secara bertahap. Pengalihan subsidi minyak tanah ke subsidi elpiji tiga kilogram dapat digunakan sebagai bahan analisis evaluasi dan perbaikan untuk wilayah yang akan terkena intervensi berikutnya. Selain itu, perlu dipikirkan bentuk bantuan lainnya seperti bantuan permodalan atau bantuan infrastruktur pertanian (seperti irigasi, alat dan mesin) kepada petani untuk dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan. (NM).

30 September 2016

Lokakarya Dukungan TRANSFORMASI terkait Pengembangan Bimbingan Teknis Pelatihan Keuangan Daerah dan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

  Untuk mengetahui posisi dan hasil kerja TRANSFORMASI dalam mendukung Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan terkait dengan pengembangan Bimbingan Teknis Pelatihan Keuangan Daerah (BIMTEK PKD) dan jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) serta merencanakan kegiatan bersama untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2016, telah diselenggarakan suatu lokakarya pada tanggal 15 September 2016 bertempat di Hotel Double Tree, Jakarta. Lokakarya dipandu oleh Budi Sitepu, Pemimpin Tim Keuangan Publik TRANSFORMASI bersama dengan Irianto Nainggolan, Kepala Seksi Jabatan Fungsional DJPK. Hadir pada acara tersebut Doris Becker sebagai Direktur Program TRANSFORMASI, para pejabat Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah (PKKD), para pejabat Sekretariat DJPK yang membidangi sumber daya manusia, dan tim ahli  dari Particip yang dipimpin oleh Michael Palmbach. Dalam lokakarya tersebut, Doris Becker menyampaikan empat hal penting yang merupakan pola dukungan Program TRANSFORMASI, yaitu: Dukungan TRANSFORMASI akan selalu menyesuaikan dengan arah dan kebijakan DJPK Perlu terus-menerus diupayakan agar dukungan yang diberikan oleh TRANSFORMASI dapat lebih efektif dan efisien sehingga dampak yang diperoleh akan lebih besar Sumber dana yang tersedia perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendukung kegiatan tiga bulan ke depan Perlu diupayakan agar program yang dilakukan memberikan nilai tambah bagi program reformasi birokrasi dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu Cesilia Risyana, mewakili Direktur PKKD, menyampaikan terima kasih atas dukungan TRANSFORMASI, sehingga sejumlah agenda prioritas dapat dipercepat. Selain itu beliau juga menyampaikan sejumlah hal penting diantaranya sebagai berikut: IHT (In House Training) menjadi dasar untuk bimbingan kepada pemerintah daerah Modul Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) yang telah dikembangkan dengan dukungan GIZ menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan BIMTEK ke daerah. Oleh para pelatih, modul tersebut dibuat ringkasannya dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah Dukungan TRANSFORMASI terhadap Direktorat PKKD terkait dengan pelatihan excellent performance untuk para pelatih BIMTEK menjadi pembekalan yang penting Dalam mengembangkan program BIMTEK PKKD membutuhkan infrastruktur. Sebuah mini-lab diharapkan dapat menjadi infrastruktur PKKD ke depan. Selain itu, mini-lab juga akan dijadikan sebagai tempat job training/internship bagi pemerintah daerah yang akan belajar di DJPK. Dengan adanya mini-lab ini maka akan disusun database profil daerah. Sampai saat ini terdapat 165 daerah tetapi masih sifatnya masih menyebar inilah yang kemudian akan dimasukkan ke dalam database. Dalam pengembangan BIMTEK diperlukan dukungan pengembangan e-learning guna membangun komunikasi dengan daerah berbasis teknologi. Dipertimbangkan untuk dibentuk sebuah forum guna mensinergikan dukungan lembaga kerjasama, seperti GIZ, Asia Development Bank (ADB), dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK). Dengan demikian setidaknya kegiatan BIMTEK dapat difokuskan di wilayah kerja lembaga kerjasama masing-masing. Terkait dengan kegiatan dukungan TRANSFORMASI, PKKD sudah memperoleh bukti dari setiap dukugan tersebut. Bukti tanda terima pun sudah tersedia dan segera akan disampaikan kepada Direktur PKKD. Selain mengkonfirmasi dukungan yang telah disampaikan oleh TRANSFORMASI, dalam kesempatan tersebut DJPK diperkenankan pula untuk menyampaikan program dan kegiatan prioritas yang masih memerlukan dukungan TRANSFORMASI pada kurun waktu Oktober sampai dengan Desember 2016. Dari diskusi yang dilakukan, muncul sejumlah kegiatan prioritas terkait BIMTEK dan pengembangan karir AKPD, yaitu: Kegiatan terkait profiling wajib pajak Pengembangan kapasitas untuk DJPK terkait topik penilaian, pemeriksaan, dan penagihan Penyusunan grand design untuk pengembangan kapasitas Pengembangan alat dan instrumen untuk percontohan AKPD Pengembangan panduan BIMTEK Kerjasama internasional untuk pengembangan program BIMTEK. Selanjutnya, usulan kegiatan ini akan dirumuskan sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari kesepakatan dukungan TRANSFORMASI terhadap DJPK periode Oktober sampai dengan Desember 2016. (EF).

Selengkapnya