BERITA
30 June 2016

Uji coba Rapid Assessment Jabatan Fungsional Umum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Guna membangun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPAN RB) akan mengeluarkan kebijakan berupa pedoman mengenai penataan dan pemetaan Jabatan Fungsional Umum (JFU) berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai. Penataan ini perlu dilakukan secara tepat guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kinerja pemerintahan. Penataan dan pemetaan JFU ini akan dilakukan dengan cara/metode penilaian secara cepat (rapid assessment). Untuk melihat efektifitas desain proses dan instrumen  penilaian cepat JFU ini, maka KemPAN RB menyelenggarakan suatu uji coba penerapan proses dan instrumen penilaian ini di dalam lingkungan instansinya. Selain itu, uji coba ini berkontribusi untuk menyediakan data base bagi KemPAN RB mengenai kualifikasi, kompetensi dan Kinerja JFU, dengan mengidentifikasi risiko pada pelaksanaan rapid assessment secara nasional berdasarkan pada pembelajaran yang diperoleh dari uji coba ini, serta untuk memperkuat peningkatan kepercayaan publik kepada KemPAN RB yang  menjadi uji coba suatu kebijakan yang dikeluarkannya. Kegiatan ujicoba rapid assessment JFU di lingkungan KemPAN RB dilakukan pada tanggal 22 Juni 2016 bertempat di kantor KemPAN RB. 175 JFU dari 201  keseluruhan  JFU mengikuti assessment ini. Mereka yang tidak ikut assessment  adalah mereka yang sedang tugas belajar di luar kota/negeri, sakit, atau sedang ada kegiatan di luar kota yang tidak dapat ditunda.  Kegiatan ini dikoordinasikan secara langsung oleh Sekretaris Kementerian (Sesmen) dan Biro SDM dan Umum, KemPAN RB. Dalam Rapid Assessment JFU ini ada tiga  aspek yang dinilai dari masing-masing JFU, yaitu aspek Kualifikasi, Kompetensi, dan Kinerja. Aspek Kualifikasi setiap JFU sebelumnya sudah didata oleh Biro SDM dengan memanfaatkan data Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS), sedangkan data dan informasi Kinerja  setiap JFU diperoleh melalui suatu proses kalibrasi oleh atasan langsung JFU terkait dan atasan langsung dari atasan langsung tersebut. Dengan demikian, assessment yang dijalani oleh setiap JFU adalah assessment pada aspek kompetensi, yang dalam hal ini terdiri dari penilaian kemampuan Bahasa Inggris, tes Aplikasi Perkantoran serta tes Kompetensi Bidang sesuai dengan nomeklatur JFU yang ada di KemPAN RB. Materi tiga tes kompetensi  ini disiapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan oleh konsultan TRANSFORMASI. Proses tes kompetensi ini juga dilengkapi dengan tes potensi. Konsultan TRANSFORMASI bersama sama dengan Biro SDM memandu proses uji coba kompetensi JFU yang berlangsung sekitar 3 jam efektif. Sementara itu, pada saat yang sama di ruang yang berbeda, dilakukan rapat kalibrasi kinerja antara para atasan langsung JFU. Rapat diikuti oleh sekitar 55 orang staf. Seharusnya rapat kalibrasi ini dilakukan per unit eselon 1, dimana setiap deputi diharapkan hadir. Namun karena keterbatasan waktu dan banyaknya kegiatan para deputi, rapat kalibrasi ini dilakukan secara bersamaan dengan semua  unit eselon 1, tanpa kehadiran pajabat eselon 1. Namun begitu, proses rapat kalibrasi ini berjalan sangat dinamis di mana para atasan langsung diajak  lebih memahami mengenai prinsip penilaian kinerja, serta instrumen yang digunakan. Rapat  ini dipandu oleh Yanti Munthe, ahli SDM yang menjadi konsultan TRANSFORMASI. Melalui serangkaian proses tanya jawab, argumentasi, klarifikasi, dan validasi dengan menggunakan beberapa instrumen, seperti pemberian nilai atas kinerja masing-masing JFU yang bobotnya  sudah dimodifikasi dari kategori/bobot nilai kerja  dari SKP yang sudah lazim digunakan  selama ini (instrumen paired comparison dan forced distribution), para atasan langsung dapat sungguh-sungguh memberikan nilai kepada masing-masing JFU yang berada di bawah manajemennya.  Proses  rapat kalibrasi ini juga berlangsung sekitar 3 jam efektif, dan selesai manakala proses uji kompetensi JFU berlangsung.  Kerahasiaan soal tes kompetensi dan juga hasil tes, serta proses dan hasil kalibrasi kinerja benar-benar dijaga. Hasil dan pembelajaran uji coba ini akan dimanfaatkan sebagai input  bagi penyempurnaan pedoman penataan ASN yang akan dikeluarkan oleh KemenPAN RB dalam waktu dekat. (HS).

29 June 2016

Pelatihan untuk Kelompok Kerja Manajemen Kinerja Lembaga Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara: Penyelarasan/Cascading Tujuan dan Indikator Manajemen Kinerja

Sebagai langkah lanjutan dari lokakarya pertama yang diselenggarakan  tanggal  12-14 Mei 2016 mengenai implementasi manajemen kinerja di institusinya, Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)  dengan dukungan TRANSFORMASI menyelenggarakan pelatihan internal untuk  kelompok kerja manajemen kinerja mengenai penyelarasan tujuan dan indikator manajemen kinerja (Cascading). Pelatihan ini diselenggarakan setengah hari pada tanggal 21 Juni  2016, bertempat di hotel Alila Jakarta, dan diikuti oleh angota kelompok kerja termasuk Kepala Pusat Kajian Kebijakan  (PUSAKA), Erna Irawati dan Kepala Pusat Kajian Reformasi Birokrasi (PKRA) LAN, Muhammad Taufik.  Yanti Munthe (konsultan,) menjadi trainer utama dalam pelatihan ini,  bersama dengan co trainer Hartian Silawati dari TRANSFORMASI. Pelatihan ini berangkat dari suatu pemahaman bahwa  keselarasan/cascading  tujuan antar tingkatan organisasi/unit  dan  individu di dalam organisasi LAN merupakan satu hal mendasar yang perlu dipahami dan diterapkan agar seorang individu yang berada dalam organisasi tersebut mengetahui  dengan jelas apa kontribusi mereka dalam pencapaian kinerja unit dan kinerja organisasi, sehingga mendorong genuine  engagement  seorang staf  dengan organisasi tempatnya berkarya. Proses diskusi dilalui secara interaktif dengan menekankan kembali pentingnya tahapan perencanaan kinerja dalam suatu siklus manajemen kinerja. Dalam tahap perencanaan kinerja inilah keselarasan antara tujuan  dan prioritas organisasi dengan kinerja unit dan  kinerja individu dibangun. Manakala tujuan dan prioritas organisasi dan unit ini sudah cukup jelas dan dipahami oleh individu yang ada di dalam organisasi, maka  staf/individu tersebut bersama dengan atasan langsungnya dapat merencanakan suatu target kinerja, dimana target kinerja ini menjadi acuan pula dalam penilaian kinerja. Dengan pemahaman ini, pelatihan singkat ini membawa kelompok kerja pada diskusi mengenai apa yang mereka sudah ketahui mengenai organisasi LAN. Apa tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi ini? siapa stakeholder utamanya? dan apa prioritasnya? Dari sini kemudian peserta menelaah cascading  target kinerja antara satu unit di level eselon 2 dengan target kinerja unit yang ada langsung di bawahnya (eselon 3), kemudian turun lagi ke tingkatan di bawah ini. Dari proses ini, mereka yang berada dalam unit eselon  2 tersebut menemukenali mana target kinerja yang sudah cascaded, mana yang belum selaras, serta mana target kinerja yang tidak memiliki kaitan apa pun dengan target kinerja yang di atasnya. Proses ini membawa kesepakatan di antara kelompok kerja untuk menelaah kembali semua target kinerja mereka, dan melihat tingkat keselarasannya dengan target kinerja  di atasnya, atau target kinerja atasan langsung mereka. Ini pekerjaan rumah untuk kelompok kerja ini setelah pelatihan ini selesai. (HS).

28 June 2016

Badan Kepegawaian Negara Sosialisasikan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi

Pada tanggal 16 Juni 2016 lalu, Badan Kepegawaian Negara (BKN), menyelenggarakan lokakarya mengenai standar kompetensi manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta. Tujuan dari lokakarya ini adalah: Mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan terhadap 12 standar kompetensi yang dibuat oleh BKN ini Menyampaikan hasil uji coba penggunaan 12 kompetensi ini sebagai dasar penilaian 1023 JPT dan pejabat administrator Membahas tindak lanjut pemanfaatan standar kompetensi JPT ini. Kegiatan yang didukung oleh TRANSFORMASI ini dibuka langsung oleh Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dan mengundang para pejabat dari instansi terkait, diantaranya, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Ida Mokhsen, Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur KemPAN-RB, Setiawan Wangsa Atmaja, Deputi Bidang Inovasi Lembaga Administrasi Negara (LAN), Tri Widodo, Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemdagri), Dindin Wahidin, Pakar SDM TRANSFORMASI, Yanti Munthe, serta perwakilan dari mitra kerjasama pembangunan. Hadir pula Direktur Program TRANSFORMASI, Doris Becker yang juga meyampaikan pemaparan mengenai program kerjasama TRANSFORMASI terkait SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) dan alasan TRANSFORMASI mendukung BKN dalam penyusunan standar kompetensi JPT ini. Dalam paparannya, Bima Haria Wibisana menyampaikan 3 poin utama, yaitu: Argumen mengapa model kompetensi dan TP ini diperlukan secara nasional Model 12 Kompetensi JPT yang dihasilkan berdasarkan profil yang diharapkan dari JPT. Evaluasi penilaian 1023 penilaian kompetensi manajerial utk JPT dan potensial JPT (administrator) tahun 2015, serta program talent pool JPT sampai dengan 2019 Dalam sesi diskusi yang berlangsung sangat dinamis, peserta menyampaikan banyak pertanyaan dan masukan terhadap standar kompetensi ini. Beberapa topik yang menjadi bahan diskusi adalah mengenai bagaimana pemanfaatan talent pool JPT ini, rencana pengembangan kompetensi JPT berdasarkan hasil asesmen, bagaimana menghubungkan kompetensi manajerial ini dengan kompetensi teknis dan sosiokultural serta rencana tindak lanjut untuk menetapkan payung hukum bagi standar kompetensi JPT ini. Satu hal yang juga menarik dari diskusi ini adalah ketika menyinggung mengenai perbedaan tingkat penguasaan kompetensi yang berbeda di tiga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Aris Windiyanto, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi (Kapuspenkom) BKN menyampaikan, bahawa berdasarkan pengalaman BKN dalam seleksi calon PNS, ditemukan bahwa kemampuan calon pegawai di wilayah Indonesia bagian tengah (pulau Jawa) lebih baik daripada di bagian Barat dan Timur, sementara wilayah Barat juga memiliki kemampuan lebih baik daripada wilayah Timur. Hal yang sama juga dialami Yanti Munthe, tenaga ahli TRANSFORMASI yang memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam melakukan asesmen di wilayah IndonesiaI dan mendapatkan hasil yang sama dengan BKN. Hal ini diperkuat lagi hasil kajian LAN mengenai grand design pengembangan kompetensi ASN yang menunjukkan kebutuhan yang berbeda untuk tiap wilayah Indonesia. Sebelum menutup lokakarya ini dengan berbuka puasa bersama, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, kembali menekankan bahwa standar kompetensi JPT ini masih jauh dari sempurna, namun pada saat ini, standar inilah yang tersedia dan sudah digunakan dan hasilnya telah dianggap valid. Untuk itu proses continous improvement (berbaikan berkelanjutan) melalui review dan analisa hasil asesmen akan tetap dilakukan. KemenPAN-RB  menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan BKN untuk mengusung standar kompetensi JPT ini untuk menjadi Peraturan Menteri PAN-RB, sementara LAN juga sepakat untuk mendukung dalam penyusunan program pelatihan pengembangan kompetensi untuk JPT berdasarkan gap kompetensi hasil asesmen. (SM).

27 June 2016

Focus Group Discussion Proses dan Pemanfaatan Analisis Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Sulawesi Selatan

Pada tanggal 30-31 Mei 2016, TRANSFORMASI bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,  menyelenggarakan  suatu Focus Group Discussion (FGD) mengenai Proses dan Pemanfaatan Analisis Jabatan (Anjab) Aparatur Sipil  Negara (ASN) di Sulawesi Selatan. FGD yang diselenggarakan di hotel Swiss Bel-Inn Makassar ini dihadiri oleh 21 orang ASN yang terdiri dari unsur Kepala bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten, Pejabat Badan Kepegawaian Daerah (yang menangani pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil), serta Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan, dari 5 kabupaten/kota,  yaitu kabupaten Bulukumba, Luwu Timur, Gowa, Bone, Kota Palopo, serta dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan dari FGD ini adalah berbagi pengetahuan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan kabupaten/kota  mengenai proses penyusunan dan pemanfaatan Anjab, dan menyusun langkah tindak lanjut  mengenai topik ini. FGD dibuka secara resmi oleh  Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Reza SH. Hartian Silawati dari TRANSFORMASI bertindak sebagai fasilitator, sedangkan Marie Christine Lemire yang juga dari tim TRANSFORMASI menjadi narasumber dalam proses FGD ini. Kegiatan ini  mendukung Area Strategis 5  program TRANSFORMASI yaitu Subnational Innovation hub. Sejak akhir tahun 2015, telah dilakukan  serangkaian kegiatan tukar menukar pengetahuan  terkait dengan topik-topik Reformasi Birokasi (RB) di Sulawesi Selatan. Tujuannya adalah untuk mendukung diskusi mengenai tantangan dan pendekatan yang inovatif dalam menerapkan agenda RB pada tingkat daerah, antara Aparat Sipil Negara dan pemangku kepentingan lainnya, dan dapat menjadi masukan bagi pembuatan kebijakan pada tingkat nasional. Sebelum melakukan berbagai kegiatan, dilakukan suatu asesmen yang melibatkan pemerintah provinsi dan beberapa kabupaten/Kota mengenai apa yang menjadi topik yang paling mereka minati terkait dengan RB. Dari asesmen ini, ditemukan bahwa topik Pengelolaan Integritas dan topik Sumber Daya Manusia (SDM) mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Untuk  topik SDM, proses dan pemanfaatan (Anjab) menjadi topik yang banyak dikemukakan. Dalam proses FGD, banyak dikemukan persoalan terkait  dengan pedoman Anjab  yang terdiri dari PermenPAN RB, Peraturan Kepala BKN, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Di dalam pedoman-pedoman ini, beberapa substansi dirasakan berbeda-beda arahannya, misalnya mengenai menyusun formasi Pegawai maupun kewenangan dalam seleksi PNS. Hal ini membuat pegawai di tingkat daerah kebingungan pedoman mana yang  harus diikuti.   Menghadapi situasi yang membingungkan ini, maka  pemerintah provinsi/kabupaten/kota secara pragmatis menyusun Anjab sesuai dengan kebutuhan maupun  permintaan dari ketiga instansi di atas. Kendati ada kebingungan  terkait dengan adanya tiga pedoman terkait Anjab yang dikeluarkan oleh tiga lembaga pusat, namun  peserta  memanfaatkan waktu ini  untuk mendiskusikan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam memfomulasikan Anjab yang sudah mereka lakukan selama ini, apakah langkah-langkah ini berbeda/sama  antara satu daerah dengan daerah lainnya, dan di mana gap/kesenjangannya. Peserta juga menyampaikan bagaimana pemanfaatan hasil Anjab selama ini, mana yang mudah dilakukan, mana yang sulit. Pada sesi ini, narasumber juga memberikan satu inspirasi mengenai konsep dasar secara umum mengapa Anjab diperlukan, bagaimana prosesnya, serta bagaimana memanfaatkannya. Pada akhir FGD, peserta sepakat untuk menindaklanjuti proses ini dengan membentuk Komunitas Praktisi Analisis Jabatan melalui dunia maya maupun nyata. Pemerintan Provinsi Sulawesi Selatan, yang sudah memiliki Anjab sejak tahun 2015, menyatakan minat untuk dapat  menjadi suatu hub (simpul) mengenai pembelajaran Anjab, baik terkait dengan perannya  sebagai pembina kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, maupun karena pemerintah  provinsi juga memang merasa perlu  mendapatkan dan bertukar pengetahuan mengenai  Anjab  dengan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan. (HS).

20 June 2016

Dari Launching Situs JIPPJATIM – Transfer Inovasi di Ujung Jari

Mengubah pola pikir dan budaya kerja birokrasi menjadi keniscayaan dalam era teknologi informasi saat ini. Jika tidak, maka birokrasi sebagai penyedia pelayanan publik akan ditinggalkan oleh masyarakat. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh asisten administrasi umum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Mudjib Afan, saat meresmikan beroperasinya situs internet Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur (JIPPJATIM) pada 23 Mei 2016 di Malang. Situs yang beralamat di www.jipp.jatimprov.go.id tersebut merupakan salah satu hasil dari kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan TRANSFORMASI, untuk mendorong terbentuknya pusat-pusat inovasi (innovation hub) di daerah. Dalam situs JIPPJATIM, ditampilkan inovasi-inovasi pelayanan publik yang telah dihasilkan oleh sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit pelayanan publik yang berada di lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Timur maupun kabupaten-kota di Jawa Timur. Sebagian besar inovasi yang ditampilkan merupakan peraih Top 99 Inovasi Pelayanan Publik SINOVIK (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPAN-RB). Sebagian lagi merupakan inovasi-inovasi pelayanan publik yang berhasil diidentifikasi oleh lembaga lainnya seperti the Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP), University Network for Government Innovation (UNfGI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan Program KINERJA-USAID. Dalam sambutannya, direktur program TRANSFORMASI, Doris Becker menyampaikan bahwa situs internet JIPPJATIM dibangun untuk mendorong tumbuhnya inovasi-inovasi pelayanan publik. Situs tersebut dapat difungsikan sebagai innovation hub yang mampu menghubungkan para pelayan publik dan masyarakat umum dengan para inovator. Dengan demikian, informasi tentang inovasi pelayanan publik dapat disebarluaskan secara lebih efektif dan efisien. “Lewat situs JIPPJATIM, masyarakat dan para pelayan publik juga dapat berinteraksi langsung dengan inisiator dan pelaksana inovasi,” kata Doris Becker. Menurut kepala Biro Organisasi Pemprov Jatim, Setiajit, interaksi antar pelayan publik tersebut diperlukan untuk mendorong lebih kuat terjadinya replikasi inovasi dari satu daerah ke daerah lainnya. “Replikasi inovasi saat ini juga menjadi fokus KemPAN-RB,” kata Setiajit. Selain berisi tentang direktori inovasi, platform JIPPJATIM saat ini dilengkapi dengan fitur Keluhan Publik yang nantinya dapat diintegrasikan dengan LAPOR! yang akan diterapkan secara nasional. Biro organisasi secara teknis akan mengelola situs JIPPJATIM. Karena itu masukan dan saran dari para pengunjung sangat harapkan untuk meningkatkan kualitas situs. Peresmian yang berlangsung di Hotel Swiss-Belinn Malang itu dihadiri oleh perwakilan seluruh SKPD provinsi dan tiga puluh delapan pemerintah kabupaten-kota yang ada di Jawa Timur. Acara berlangsung dengan meriah karena ditutup dengan kompetisi adu cepat mencari judul inovasi lewat situs JIPPJATIM. Tiga pertanyaan dan tiga hadiah masing-masing disampaikan langsung oleh asisten administrasi umum Pemprov Jatim, kepala biro organisasi Pemprov Jatim, dan direktur program TRANSFORMASI. (RS).

17 June 2016

Transformasi Program Beras Sejahtera Menjadi Program Bantuan Pangan

Program Beras Sejahtera (d.h. Program Beras untuk Keluarga Miskin – RASKIN) perlu dievaluasi dan ditransformasikan ke dalam Program Bantuan Pangan sebagaimana diputuskan pada rapat kabinet terbatas, tanggal 27 Januari 2016. Untuk merealisasikan rencana tersebut, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) - Kementerian Keuangan dengan dukungan TRANSFORMASI, melakukan kajian atas implementasi Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan melihat kemungkinan penggabungannya dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk mendapatkan masukan dari Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan Program RASKIN, pada tanggal 8 Juni 2016 di Kementerian Keuangan dilakukan Focus Group Discussion (FGD) yang pelaksanaannya dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan program tersebut dengan perwakilan dari instansi: Direktorat Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial (Kemensos) Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Kemensos Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Para staf dan peneliti dari Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Sesi kedua, diskusi difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan data dan pendataan dengan perwakilan dari instansi: Badan Pusat Statistik (BPS) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pusat Kebijakan APBN Beberapa kesimpulan dapat ditarik dari diskusi tersebut, antara lain: Dalam pelaksanaan Program RASKIN, Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dan Kemensos sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bertanggung jawab sepenuhnya atas penyaluran dana pelaksanaan kegiatan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kepada Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Perum BULOG bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan dan penggunaan dana kegiatan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dengan mendistribusikannya sampai ke titik distribusi (kecamatan/desa/kelurahan). Sementara distribusi dari titik distribusi sampai ke titik bagi kepada para sasaran penerima menfaat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda) Kenyataan di lapangan, tidak semua pemerintah daerah mendukung biaya distribusi dari titik distribusi sampai ke titik bagi, sehingga biaya tersebut menjadi beban tambahan bagi sasaran penerima manfaat Indikator keberhasilan program Raskin dengan 6T (enam tepat) yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administraasi belum sepenuhnya tercapai PKH dinilai lebih efektif dibanding dengan Program RASKIN karena PKH dilaksanakan dengan pendampingan. Rasio pendamping dengan sasaran penerima manfaat adalah 1:250-300 Sasaran penerima PKH adalah keluarga/rumah tangga paling miskin dan sasaran penerima RASKIN adalah keluarga/rumah tangga miskin dan rentan. Namun dari 3,5 juta penerima PKH di tahun 2016, hanya 350 ribu lebih yang merupakan penerima RASKIN Sejak awal diluncurkannya PKH, data target sasaran penerima manfaat dibahas bersama oleh TNP2K dan instansi terkait lainnya, namun dalam usulan target PKH untuk tahun 2017 yang jumlahnya menjadi sebanyak 6 juta, belum dilakukan pembahasan bersama. Informasi yang diperoleh dari diskusi tersebut akan digunakan sebagai bahan masukan bagi kajian lebih lanjut program RASTRA yang saat ini sedang dilaksanakan. (BS).

Selengkapnya